Pergulatan Orang Dayak dalam Relasi Politik "Hari Ini"
Diskusi Pembuka
Pembicaraan yang mengkaji soal
kebudayaan kerap kali dikait-kaitkan dengan proses atau cara sebuah identitas
dibentuk melalui konsepsi politik. Hubungan semacam ini menarik untuk dilihat,
terutama apabila kita merunut sejarah panjang tentang persoalan identitas yang
telah lama diintervensi oleh sistem politik. Konteks masyarakat Dayak, tentunya
sudah menjadi cerita lama bahwa keterlibatan elite-elite politik lokal dalam
komodifikasi identitas Dayak membawa pengaruh yang cukup besar dalam
perebutan-perebutan ruang kekuasaan di berbagai level. Dengan label identitas,
orang-orang Dayak diorganisir dan dijadikan klien
untuk kepentingan politik para elite—meminjam istilah Yekti Maunati,
elite-elite itu disebutnya orang yang “sok superior”.[1]
 |
| Sumber Foto: http://postkotapontianak.com/wp-content/uploads/2015/09/Foto-bersama-pada-kegiatan-Musawarah-Nasional-IV-MADN..jpg |
Banyak kritik yang ditujukan kepada
para elite-elite[2] Dayak karena belum mampu
memecahkan persoalan-persoalan masyarakat Dayak, dan justru malah mengadopsi
cara-cara kolonial untuk memanfaatkan saudara-saudara Dayak-nya yang lain untuk
kepentingan yang oportunis—walaupun tidak semua, toh sebagian besar elite masih demikian. Kompleksnya permasalahan
seperti ini seolah mempersempit peluang untuk keseimbangan hak-hak politik bagi
orang-orang Dayak, alih-alih kita mendapati keterputusan dengan yang
merepresentasikan masyarakat Dayak di lingkaran kekuasaan. Belum lagi kuatnya sifat
patronisme kita sebagai orang Dayak terhadap elite-elite tersebut, dan pada
akhirnya mengkonstruksikan diri kita sebagai yang diintervensi
kekuatan-kekuatan dominan.
Politik Dayak sebagai Tandingan
Sejarah dan pengalaman faktual tentang
dilema masyarakat Dayak masa kini menunjukkan bahwa menjadi bagian dari
kekuasaan belum cukup tanpa pemahaman akan istilah seperti itu. Politik tidak melulu ‘berkaitan’ dengan kekuasaan,
tetapi ‘berbicara’ tentang kekuasaan itu iya—dan
itu hanya salah satunya. Selain itu, para elite Dayak mungkin perlu menyepakati
konsep Gramsci, dimana kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah hubungan (Roger
Simon, 1999). Lebih lanjut, hubungan ini mengarah pada sifat dialogis—berbeda
dengan komando—antara elite dan yang tidak elite. Berpijak pada pengalaman
empirik seperti ini pula, sebagai orang Dayak kita perlu membangun kelompok
hegemoni tandingan untuk mengontrol secara tegas siapa saja yang menyebut
dirinya sebagai representasi masyarakat Dayak di dalam lingkaran kekuasaan.
Masih mengacu pada Gramsci, perjuangan
politik tidak boleh sebatas untuk merebut kekuasaan, tetapi harus diperluas
pada seluruh masyarakat Dayak. Artinya kita belum puas hanya dengan
mengantarkan orang-orang Dayak menjadi elite-elite politik (lokal), tetapi
perlu untuk mencapai tingkat hegemoni yang kuat di dalam masyarakat Dayak itu
sendiri sebagai syarat untuk melakukan kontrol terhadap mereka yang berada di
posisi elite.[3] Secara implisit, mungkin
masyarakat Dayak perlu menabuh genderang—meminjam istilah Gramasci—perang
posisi (waf of position) sebagai
tandingan bagi para elite Dayak yang berkhianat atas legitimasi kaumnya. Mungkin
strategi seperti ini sangat berguna untuk menandingi rovolusi pasif khas para
elite Dayak yang telah terkontaminasi dengan budaya oportunis.
Strategi membangun suatu kelompok
besar seperti Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN) yang disatukan oleh konsepsi
yang sama sepertinya cukup menjanjikan untuk merealisasikan apa yang disebut
oleh Gramsci sebagai ‘perang posisi’ (war
of position). Namun sayangnya, para pemimpin dari aliansi ini berposisi
ganda, baik sebagai komandan di aliansi itu sendiri maupun sebagai elite
politik lokal. Sedikit banyak, situasi yang terlihat pada kasus MADN ini
kembali membatasi cita-cita akan hegemoni tandingan yang diharapkan. Walaupun
dalam hal ini saya tidak menjustifikasi MADN sebagai ‘revolusi pasif’ para
elite, namun apabila terus-menerus sistem seperti itu dipelihara, saya khawatir
hal semacam itu mungkin saja tumbuh di dalam aliansi. Sebenarnya tidak ada yang
salah dengan hal ini, selama tidak menghianati kaum sendiri, namun ketakutannya,
dalam bahasa Micel Foucault, tidak berarti segala sesuatu dianggap buruk,
tetapi segala sesuatu bisa berbahaya.
Terkadang kita kritis terhadap
situasi-situasi politik tertentu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat
Dayak, namun sayangnya banyak yang merasa itu bukanlah menjadi tanggung jawab
kita. Kita hampir selalu menyalahkan para elite Dayak yang belum mampu membantu
menyelesaikan persoalan-persoalan kaum, padahal kita sendiri tidak mau berbuat.
Kebanyakan dari kita menganggap bahwa politik itu kotor dan melihatnya dengan
sempit—politik dipahami hanya sebatas politik praktis. Oleh karena itu saya
beranggapan bahwa perlu dibangun pemahaman yang mendasar tentang konsep
politik, karena sebagai masyarakat yang bernegara kita tidak akan pernah lepas
dari yang namanya politik. Perlu diingat bahwa politik tidak harus menjadi
bagian di dalam lingkaran kekuasaan, tetapi lebih dari itu kita perlu memiliki
sikap politik kritis supaya tujuan yang ingin dicapai tidak melenceng dari rasa
keadilan.
Secara khusus, logika utama yang ingin
kita bangun dalam konteks politik masyarakat Dayak saat ini terletak pada hubungan
persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideoligis. Suatu
organisasi konsensus tanpa hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan.
Artinya dalam kehidupan politik masyarakat Dayak dewasa ini penting untuk diwujudkan
dengan apa yang disebut Nitiprawiro (2000: xli) sebagai penemuan kembali roh
tradisi Dayak yang dapat mentransformasikan sikap pasif menjadi sikap percaya
diri dan tekun berjuang[4]
dengan bingkai integritas. Harapannya, melalui politik yang seperti ini mampu
memberikan optimisme serta dapat menjawab persoalan-persoalan akut yang sedang
kita alami saat ini terutama mengenai kualitas politisi-politisi kita yang mendefinisikan
diri secara paksa sebagai representasi masyarakat Dayak.
Gerakan Politik Dayak: Menggali Semangat Warisan Tradisi
Althusser mendefinisikan ideologi
sebagai ‘sebuah “representasi” tentang relasi imajiner individu-individu dengan
kondisi real keberadaan mereka.’
Karakter ‘imajiner’ relasi ini mengacu pada karakter ideologi yang menyebabkan
suatu kondisi tidak terpersepsi tanpa terdistorsi (Maria Camergo Heck, 1980).
Selaras dengan definisi Althusser tentang ideologi ini, kemungkinan, integritas
mampu digali melalui semangat warisan tradisi yang real dalam gerakan politik masyarakat Dayak saat ini. Dengan
semangat warisan tradisi leluhur yang arif mengharuskan kita memikirkan kembali
ideologi yang niscaya adalah palsu.
Secara pribadi saya tidak ingin
terjebak dalam diskusi filsafat akan penggalian makna ideologi yang disampaikan
oleh Althusser. Biarlah definisi tentang ideologi yang ditunjukkannya sebagai
alat analisis kritis para pencanang cultural
studies. Saya hanya ingin mengkaitkannya dengan pengalaman empirik kita
tentang masyarakat Dayak sekarang yang sedang disamarkan dan seolah terpersepsi
tanpa terdistorsi itu. Hal ini terlihat jelas ketika sudah banyak orang-orang
Dayak menjadi terpelajar, menjadi elite-elite politik, pandai berbisnis, dan
sebagainya, namun tetap saja frekuensi masyarakat Dayak yang terisolir dari
akses pelayanan publik, akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masih begitu
tinggi. Fakta-fakta seperti ini mungkin sengaja dialihkan dan dibungkus
sedemikian rupa sehingga tidak terekspos oleh banyak orang.
Semangat warisan tradisi masyarakat
Dayak dapat dilacak dari beberapa sikap hidup orang Dayak yang dirumuskan oleh
Paulus Florus dalam Francis Wahono Nitiprawiro (2000) seperti suka berbagi,
demokratis dan egalitarian, cinta damai, serta berintegritas tinggi. Namun
sayangnya, sikap-sikap seperti itu membuat orang Dayak seringkali dimanfaatkan
untuk melenggangkan kepentingan-kepentingan praktis segelintir orang saja. Hal
ini cukup beralasan karena sikap hidup orang Dayak terlalu polos menghadapi
serangan-serangan diplomatis, baik oleh kaumnya sendiri maupun oleh ‘orang
lain’. Sikap polos itu yang mestinya dikonversikan menjadi gerakan politik
masyarakat Dayak dalam membangun aliansi sekaligus dalam memperjuangkan hak-hak
yang dijanjikan oleh negeri ini (Indonesia)—bukan malah menjadi celah untuk
memanfaatkan orang Dayak secara tidak bertanggung jawab.
Berbekal semangat warisan tradisi ini,
saya mencoba menawarkan kehidupan sosial dan politik masyarakat Dayak akan
mampu melewati pola gerakan politik pra modern dan modern. Pola gerakan politik
masyarakat Dayak tidak lagi sekedar untuk perampasan dan pembagian kekuasaan,
tetapi lebih pada politik kebudayaan, kepemilikan atas hak-hak sosial dan
otonomi, serta kebebasan berekspresi dan berbudaya. [5] Dengan
mengutamakan toleransi serta mengedepankan ruang dialog sebagai konsensus,
harapannya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan politik orang
Dayak secara substansial. Hal ini bisa tercapai apabila gerakan politik
dibangun dari akar rumput dengan berpedoman pada semangat warisan tradisi yang
arif, hegemoni serta atas kesadaran diri tanpa intervensi. Namun jangan melihat
ini sebagai penawaran yang normatif, tetapi lebih pada alternatif dalam
menjawab kompleksnya persoalan di dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat
Dayak saat ini yang saya rasa cukup mengikis rasa optimisme kita.
Kita berpijak pada konsep kualitas
sosial dan politik orang Dayak, dan bukan soal kuantitas semata. Bila
menginginkan kualitas yang baik, semestinya harus ada kontrol dari yang
berkualitas baik pula. Ini mengisyaratkan suatu gerakan yang berorientasi pada
kualitas dimana indikatornya terletak pada relasi yang dibangun dalam
mobilisasi politik masyarakat Dayak, partisipasi politiknya, dan kontribusi
dari keduanya. Puncaknya adalah, sebuah pola baru yang lebih sopan, ketika
keterlibatan politik masyarakat Dayak ikut serta sebagai subjek dalam membangun
peradaban kaum ini, dan sudah seharusnya menjadi kemutlakkan.
[1] Lihat Maunati, Yekti. 2004. Identitas
Dayak; Komodifikasi & Politik Kebuadayaan. (Terjemahan oleh Eri S. El
Khatab). Yogyakarta: LkiS Yogyakarta
[2] Elite yang Dimaksud lebih berkonotasi sebagai elite politik dan
birokrat-birokrat orang Dayak.
[3] Baca Simon, Roger. 1999. Gagasan-gasan
Politik Gramsci tentang Watak kekuasaan.
[4] Baca Francis Wahono Nitiprawiro tentang praksis teologi pembebasan
yang mencontohkan pada kasus masyarakat Dayak kalimantan.
[5] Dalam kasus ini, wacana gerakan sosial politik didasarkan atas
pengamatan Van Beyme tentang tujuan yang ingin dicapai melalui gerakan politik
tersebut mulai dari era pra modern, modern, sampai postmodern (Lebih rinci
lihat Abdilah S., Ubed. 2002. Politik
Identitas; Pergulatan tanda Tanpa Identitas. Magelang: IndonesiaTera.)
DAFTAR PUSTAKA
Abdilah
S., Ubed, dkk (Ed.). 2002. Politik Identitas Etnik; Pergulatan Tanda
Tanpa Identitas. Magelang: IndonesiaTera.
Heck,
Marina Camargo. 1980. “Dimensi Ideologis
Pesan-pesan Media”. Dalam Budaya,
Media, Bahasa. Stuart Hall dkk (Ed.). Terjemahan oleh Saleh Rahmana. Editor
edisi Bahas Indonesia Maryam Bagus. Yogyakarta: Jalasutra (Anggota IKAPI).
Maunati,
Yekti. 2004. Identitas Dayak:
Komodifikasi & Politik Kebudayaan. Terjemahan oleh Eri Setyawati
el-Khatab. Editor edisi Bahasa Indonesia Nor ismah. Yogyakarta: LkiS.
Nitiprawiro,
Francis Wahono. 2000. Teologi Pembebasan;
Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya. Yogyakarta: LkiS.
Simon,
Roger. 1999. Gagasan-gagasan Politik
Gramsci. Terjemahan oleh Kamdani & Imam Behaqi. Yogyakarta: INSIST
bekerjasama dengan Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
Komentar